Rokan Hilir (IPARI Riau) – Upaya pencegahan perkawinan anak dan perkawinan tidak tercatat terus dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan hukum pidana yang digagas Kepala KUA Kecamatan Bangko bersama Penyuluh Agama Islam, Selasa (10/11/2026), bertempat di Kantor KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya persoalan perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan. Melalui sosialisasi ini, KUA Bangko berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.
Sosialisasi tersebut digagas oleh Kepala KUA Kecamatan Bangko, Zakifri, bersama tiga Penyuluh Agama Islam, yakni Suriyah, Melli Yani dan Widodo. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen KUA dalam menghadirkan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, Khairul, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Rokan Hilir, Kepala KUA Kecamatan Bangko, Zakifri, Kanit Polsek Bangko beserta jajaran, para lurah dan penghulu se-Kecamatan Bangko, serta perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam pemaparan materi, Kepala KUA Kecamatan Bangko, Zakifri, menjelaskan ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ia juga menjelaskan pedoman pemeriksaan dan pengadilan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.
Materi berikutnya disampaikan Ridho Alfian Syahputra, dari Polsek Bangko yang membahas aspek hukum serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, Juliastri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan materi tentang tertib administrasi kependudukan, pencatatan status perkawinan, serta konsekuensi administrasi yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Sesi ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan perkawinan anak dan perkawinan tidak tercatat.
Kepala KUA Kecamatan Bangko bersama Penyuluh Agama Islam menilai bahwa pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi keagamaan. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta dukungan pemerintah kelurahan, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
Dalam upaya tersebut, Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat. Penyuluhan tentang batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, prosedur dispensasi kawin, serta pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus diperluas kepada kalangan remaja, orang tua, calon pengantin, dan masyarakat secara umum.
Melalui kegiatan ini, KUA Kecamatan Bangko berharap sinergi lintas instansi tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi berlanjut menjadi kerja sama yang konkret dan berkesinambungan hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap aturan perkawinan semakin meningkat dan perlindungan terhadap hak serta masa depan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal.
Melindungi anak bukan sekadar menyampaikan nasihat, melainkan membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata dari semua pihak. Dari KUA Bangko, sinergi terus diperkuat untuk membangun kesadaran hukum, mewujudkan ketahanan keluarga, dan menjaga masa depan generasi penerus bangsa. Uus
