Siak ( IPARI Riau) – Sejumlah warga binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tualang mendatangi Kelompok Binaan (Pokbin) KaPeAGAMA-RI (Kamar Penyuluh Agama RI) di Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan berbagai persoalan rumah tangga, terutama terkait praktik pernikahan siri beserta dampak yang harus ditanggung. Sebagian besar keluhan datang dari perempuan yang mengalami kekecewaan dan kerugian akibat pernikahan siri, termasuk dampaknya terhadap anak.
“Apapun ceritanya, nikah siri itu tidak dibenarkan. Jika tetap dipaksakan, pihak yang paling berisiko menerima kekecewaan dan kerugian adalah perempuan yang dinikahi serta anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, siapa pun dan apa pun alasannya, jangan mau diajak menikah siri oleh laki-laki mana pun,” tegas Rinaldi, saat mendengarkan curahan hati dua warga binaannya di KaPeAGAMA-RI KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Senin sore, (09/11/2026).
Nasihat tersebut langsung dibenarkan oleh salah seorang warga yang menyampaikan keluhannya. Ia mengaku telah merasakan sendiri berbagai kesulitan akibat menjalani pernikahan siri.
“Selain tidak bisa hidup tenang seperti keluarga lainnya, dirinya juga mengalami perundungan (bullying) dari para tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, ia mendapat ancaman agar pindah dari tempat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan penyesalan mendalam karena dahulu bersedia menerima ajakan seorang laki-laki yang meminangnya untuk menikah secara siri.
Dari pengalaman tersebut, ia mengimbau perempuan lain, baik gadis maupun janda, agar tidak bersedia menjalani pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahannya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara.
Melalui pendampingan dan penyuluhan ini, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tualang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi demi memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin hak-hak perempuan dan anak. ( Rinaldi)
“
“
