Kepulauan Meranti (IPARI Riau) – Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tebing Tinggi, Muhammad Rizki, menyampaikan lima gagasan strategis untuk memperkuat pengawasan dan edukasi keagamaan di ruang digital dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti pada pukul 09.00 WIB, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Muhammad Rizki hadir sebagai perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti bersama sejumlah instansi yang tergabung dalam Tim PAKEM Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam pemaparannya, Rizki menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan edukasi keagamaan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, penyebaran berbagai pemikiran dan paham keagamaan yang berpotensi menyesatkan tidak hanya berlangsung secara terbuka, tetapi juga melalui media sosial, grup percakapan, dan berbagai platform digital.
Ia menilai masyarakat perlu dibekali literasi digital keagamaan agar tidak mudah terpengaruh oleh doktrin instan, informasi yang menyesatkan, maupun konten keagamaan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.
“Pengawasan keagamaan hari ini tidak cukup hanya dilakukan di ruang nyata. Kita juga perlu hadir di ruang digital, karena penyebaran pemikiran dan doktrin keagamaan melalui media sosial berlangsung begitu cepat dan terkadang sulit terdeteksi,” ungkap Rizki.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Rizki menyampaikan lima gagasan strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut Tim PAKEM Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pertama, pembentukan tim khusus pengawas konten keagamaan atau Patroli Siber PAKEM melalui kerja sama lintas instansi, seperti Kejaksaan, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta unsur penegak hukum. Tim ini diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap konten digital yang berpotensi menyebarkan paham ekstrem, ujaran kebencian, maupun informasi keagamaan yang menyesatkan.
Kedua, pelaksanaan pelatihan digital forensics sederhana dan verifikasi informasi keagamaan bagi anggota PAKEM. Pelatihan ini bertujuan membekali anggota dengan kemampuan dasar dalam memeriksa keaslian dan konteks informasi keagamaan, termasuk video ceramah yang dipotong atau disebarluaskan tanpa konteks utuh (out of context). Dengan demikian, setiap informasi dapat diverifikasi sebelum ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ketiga, penyediaan kanal pengaduan digital atau Whistleblowing System PAKEM Meranti. Melalui layanan yang mudah diakses, seperti WhatsApp resmi atau formulir pengaduan digital, masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan aktivitas yang perlu mendapat perhatian Tim PAKEM. Kanal ini juga diharapkan memudahkan masyarakat dan penyuluh agama yang berada di wilayah pulau-pulau terluar untuk menyampaikan informasi tanpa harus datang langsung ke ibu kota kabupaten, dengan tetap memperhatikan perlindungan identitas pelapor.
Keempat, inventarisasi dan pemetaan grup daring (Online Group Mapping), khususnya grup WhatsApp, Telegram, dan Facebook berbasis keagamaan yang beraktivitas atau menjangkau masyarakat Kepulauan Meranti. Pemetaan ini diharapkan dapat membantu memahami pola penyebaran informasi dan pemikiran keagamaan di ruang digital sekaligus menjadi langkah antisipatif terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan privasi.
Kelima, penguatan kolaborasi dengan influencer lokal dan tokoh agama milenial. Rizki menilai tokoh agama muda serta kreator konten lokal yang memiliki pengaruh positif di media sosial dapat dilibatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menyejukkan, memperkuat kerukunan, dan mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman agama yang benar. Pendekatan komunikasi yang dekat dengan generasi muda diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengimbangi narasi ekstrem yang beredar di media sosial.
Lebih lanjut, Rizki menegaskan bahwa pengawasan PAKEM hendaknya tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan, edukasi, pembinaan, dan koordinasi antarlembaga. Setiap dugaan penyimpangan perlu ditelaah secara cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antarinstansi yang tergabung dalam Tim PAKEM Kabupaten Kepulauan Meranti semakin kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan keagamaan, termasuk tantangan penyebaran informasi dan pemikiran keagamaan di ruang digital.
Dengan penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi, upaya menjaga ketenteraman, kerukunan, serta kehidupan beragama yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat berjalan lebih optimal. DS
