Lindungi Aset Wakaf dari Sengketa, Penyuluh Agama Rangsang Barat Dampingi Pengurus Masjid dan Musala

Kepulauan Meranti — Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rangsang Barat, Muhammad Khalwani dan Nurjamilah, bersama staf KUA, Sukanto, bersinergi mendampingi pengurus masjid dan musala dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (28/10/2026), di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pendampingan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf, melindungi keberlangsungan fungsi tanah wakaf, serta memastikan pemanfaatannya tetap terjaga untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat.

Dalam proses pendampingan, para penyuluh agama bersama staf KUA membantu pengurus masjid dan musala memahami tahapan pengurusan sertifikat tanah wakaf, memberikan arahan terkait persyaratan administrasi, serta mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar proses sertifikasi berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rangsang Barat, Nurjamilah, menyampaikan bahwa legalitas tanah wakaf merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pengurus masjid dan musala agar aset yang diwakafkan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Tanah wakaf merupakan amanah yang harus kita jaga bersama. Dengan adanya sertifikat yang sah, kita berharap aset wakaf memiliki kepastian hukum sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak wakaf itu sendiri,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Khalwani menegaskan bahwa pendampingan sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga aset keagamaan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

“Wakaf bukan hanya tentang menyerahkan harta untuk kepentingan agama, tetapi juga tentang menjaga amanah agar manfaatnya terus mengalir. Karena itu, pengurusan sertifikat tanah wakaf perlu menjadi perhatian bersama supaya aset umat terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf,” tuturnya.

Sinergi antara penyuluh agama Islam, KUA, pengurus masjid dan musala, serta BPN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Legalitas yang jelas menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah potensi sengketa dan menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf sesuai peruntukannya.

Melalui pendampingan ini, KUA Kecamatan Rangsang Barat bersama para penyuluh agama terus mendorong pengelolaan aset wakaf yang tertib, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tanah wakaf tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat terus memberikan manfaat bagi umat, baik sebagai sarana ibadah, pendidikan keagamaan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.